Sangatta – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kutai Timur (Kutim), Hepnie Armansyah, menyoroti tingginya frekuensi kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kutai Timur di luar daerah.
“Namun, kita ingin semua kegiatan dilakukan di Kutim, baik Bimtek maupun pelatihan. Hanya saja, tidak semua provider (pihak ketiga) tersedia di sini. Selain itu, tempat atau venue yang memadai juga terbatas. Bayangkan kalau 50 SKPD mengadakan kegiatan sekaligus, tentu tidak mungkin karena hotel terbatas. Di Samarinda memang memungkinkan, tapi itu berarti perjalanan dinas. Padahal, perjalanan dinas ke kecamatan pun dianggap perjalanan dinas,” jelas Hepnie.
Hepnie mengakui bahwa memindahkan semua kegiatan ke Kutim memang menghadapi kendala logistik, terutama karena keterbatasan fasilitas yang ada.
“Kita harus mencari solusi agar lebih banyak kegiatan dapat dilaksanakan di Kutim. Selain menghemat anggaran, ini juga akan mendukung perekonomian lokal,” tambahnya.
Hepnie juga menyatakan bahwa Pansus akan terus mengawasi dan mengevaluasi kegiatan OPD untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan benar-benar efektif dan efisien.
“Pengawasan dan evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kutim. Kami akan terus mendorong agar lebih banyak kegiatan dilakukan di daerah kita sendiri,” tutup Hepnie.
Diharapkan dengan upaya Pansus LKPJ Kutim ini, frekuensi kegiatan OPD di luar daerah dapat dikurangi dan lebih banyak kegiatan dapat dilaksanakan di Kutim. Hal ini demi menghemat anggaran, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, dan mendukung perekonomian lokal Kutai Timur.ADV