SANGATTA – Ketua Komisi D DPRD Kutai Timur, Yan, menyampaikan kritik tajam terkait penggunaan anggaran pemerintah yang dinilai tidak efektif dan tidak sebanding lurus dengan realisasi di lapangan. Hal ini ia sampaikan menyusul laporan keuangan pemerintah yang menunjukkan adanya kenaikan anggaran nasional hingga mencapai Rp 5 triliun.
“Tadi kan anggaran nasional pemerintah itu naik malah sampai 5 triliun, tapi realisasinya di lapangan tidak sesuai dengan perencanaan yang ada,” ujar Yan dalam sesi wawancara baru-baru ini.
Yan menyoroti hasil Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan temuan Panitia Khusus (Pansus) yang mengungkapkan banyaknya anggaran operasional yang tidak terserap maksimal, terutama dalam kegiatan perjalanan dinas dan bimbingan teknis (bimtek). Menurutnya, anggaran yang tidak terserap ini menunjukkan perencanaan yang kurang matang dan tidak realistis.
“Kita melihat dari LKPJ dan Pansus bahwa banyak biaya perjalanan dinas dan operasional pemerintah yang tidak terserap. Ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran terlalu besar, tetapi pelaksanaannya tidak siap,” jelas Yan.
Yan menegaskan pentingnya merencanakan anggaran dengan lebih hati-hati dan realistis. Ia menyarankan agar pemerintah tidak membuat perencanaan yang terlalu besar jika tidak mampu melaksanakan dengan baik. Menurutnya, fokus seharusnya pada perencanaan yang bisa direalisasikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pemerintah harus benar-benar merencanakan sesuatu yang bisa dilaksanakan. Jangan membuat perencanaan terlalu besar kalau tidak sanggup melaksanakannya. Kita harus fokus pada perencanaan yang realistis dan bisa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, Yan juga mengkritik kurangnya perhatian terhadap alokasi anggaran untuk program-program yang mendesak seperti perlindungan anak dan perempuan. Ia menyebut bahwa meskipun anggaran nasional naik, anggaran untuk dinas-dinas yang menangani isu-isu sosial masih tergolong kecil.
“Anggaran untuk program perlindungan anak dan perempuan masih sangat kecil. Padahal, masalah ini sangat mendesak dan butuh perhatian lebih. Kita harus mendorong pemerintah untuk memberikan anggaran yang cukup agar program-program ini bisa berjalan maksimal,” tegasnya.
Yan berharap pemerintah daerah bisa lebih serius dalam menyusun anggaran dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan bisa digunakan dengan efektif. Ia juga mengajak semua pihak, termasuk masyarakat, untuk lebih aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran agar lebih transparan dan akuntabel.
“Kita berharap pemerintah lebih serius dalam menyusun anggaran dan memastikan penggunaan anggaran yang efektif. Selain itu, kita juga butuh partisipasi aktif dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran agar lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Dengan adanya kritik dan saran yang disampaikan Yan, diharapkan pemerintah daerah bisa melakukan evaluasi dan perbaikan dalam perencanaan serta penggunaan anggaran ke depannya. Hal ini penting agar anggaran yang besar tersebut bisa memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat Kutai Timur.
“Kita semua berharap ada perbaikan dalam perencanaan dan penggunaan anggaran. Anggaran yang besar harus bisa memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Ini tanggung jawab kita bersama,” tutup Yan. ADV
