SANGATTA – Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Timur (DKPPPA Kaltim) menggelar agenda Rapat Koordinasi atau Rakorda terkait Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana se-Kalimantan Timur 2024.
Agenda Rakorda yang dilaksanakan yang berlangsung selama satu hari di Hotel Palmy Eksklusif Kabupaten Berau tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kutai Timur (DPPKB Kutim), Ahmad Junaidi pada 15 Mei 2024.
Ahmad Junaidi menyampaikan bahwa agenda Rakorda yang dilaksanakan tersebut membicarakan terkait pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang sangat penting untuk mendukung terbitnya peraturan daerah (Perda) dan masih berkaitan dengan grand desain perihal pengendalian penduduk dan keluarga berencana di masa depan nanti.
“Jadi kita ke depan yang paling urgent harus kita tindak lanjuti tentang hasil rapat ini adalah bagaimana kita mensupport atau mendorong untuk segera terbitnya atau terbentuknya tentang peraturan kepala daerah,” kata Ahmad Junaidi.
Ia juga menekankan bahwa hasil rapat koordinasi ini nantinya akan digunakan sebagai bahan penyusunan anggaran program. Disamping itu, tujuan lainnya adalah akan digunakan datanya oleh seluruh OPD atau organisasi perangkat daerah yang bersinergi dengan program Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (BPPKB).
“Setelah ini nanti saya mohon nanti kepada teman teman yang berada di bidang dalduk (Pengendalian Penduduk) khususnya itu untuk dapat segera ditindaklanjuti,” tuturnya.
Ahmad Junaidi juga menambahkan, “saya sudah mendengar tadi laporan dari staf dari bidang bahwa sudah membangun komunikasi dan pendampingan melalui IPADI dari unmul nah ini bagus ya ini harus dilanjuti tindak lanjutin ke depannya. Harapan saya minimal tahun ini bisa selesai, itu harapan saya,” terangnya.
Rahmat Junaidi juga menegaskan bahwa terkait persoalan tentang peraturan daerah atau minimal Peraturan Bupati dirinya mengatakan bahwa kajian akademis yang menjadi penting bagi landasannya sudah tersedia. Hal tersebut agar di tahun 2025 nanti pihaknya dapat bergerak untuk menyusun anggaran tentang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang mana payung hukumnya telah tersedia.
Lebih lanjut, Ahmad Junaidi menyampaikan, “saya sudah mendengar tadi laporan dari staf dari bidang bahwa sudah membangun komunikasi dan pendampingan melalui IPADI dari unmul nah ini bagus ya ini harus dilanjuti tindak lanjutin ke depannya. Harapan saya minimal tahun ini bisa selesai selesai, itu harapan saya,” paparnya
Ahmad Junaidi juga meminta kepada teman-teman di pengendalian penduduk agar segera meneruskan kepadanya informasi terkini terkait persiapan-persiapan dan tahapan-tahapan yang telah dilakukan terkait pendampingan yang telah dijalin dengan pihak universitas Mulawarman.ADV
