Sangatta – Dalam Pemandangan Akhir Fraksi Partai Demokrat terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024, Ketua Fraksi Demokrat, Abdi Firdaus, menyoroti komitmen untuk memfokuskan APBD pada program-program yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.
“Kami meyakini bahwa pendekatan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat perlu diterapkan dalam menyusun APBD,” ujar Abdi dalam Rapat Paripurna Ke-14 Masa Sidang I Tahun 2023 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kabupaten Kutai Timur, pada Jumat (30/11/2023).
Abdi Firdaus menekankan landasan dasar penyusunan anggaran berbasis kinerja dan menciptakan sistem penganggaran yang mengintegrasikan perencanaan kinerja anggaran tahunan.
Proses penyusunan anggaran bukan sekadar perubahan nilai anggaran, tetapi juga pencapaian dan kegagalan di tahun sebelumnya harus menjadi indikator penting dalam penyusunan APBD 2024.
Fraksi Partai Demokrat menggarisbawahi perlunya kejelasan dalam program yang berkorelasi dan berkolaborasi antar organisasi perangkat daerah untuk mencapai pemerataan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam aspek pendapatan daerah, Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp754.108 miliar pada tahun 2024. Mereka mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih teliti dalam melihat sektor-sektor potensial seperti pariwisata dan pajak hotel agar Kutai Timur dapat mandiri secara finansial.
Pendapatan transfer juga menjadi perhatian fraksi, dengan peningkatan signifikan pada tahun 2024 sebesar Rp8.394 triliun. Fraksi Demokrat berharap agar melimpahnya pendapatan transfer ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, membawa dampak positif dari APBD.
Belanja daerah sebesar Rp9.123 triliun, dianggap Fraksi Partai Demokrat sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah Daerah untuk memajukan Kutai Timur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Demokrat berharap nilai sebesar itu diiringi dengan strategi yang tajam agar ketepatan dalam sasaran tujuan pembangunan dapat mencapai 100%, dengan indikator terdekatnya adalah penurunan tingkat kemiskinan.ADV
