Fraksi Demokrat Kutai Timur: Kebijakan Fokus dan Pendekatan Holistik APBD 2024

Abdi Firdaus, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutai Timur
Abdi Firdaus, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutai Timur

Sangatta – Dalam Rapat Paripurna ke-11 DPRD Kabupaten Kutai Timur, Fraksi Partai Demokrat memberikan pandangan tegas terhadap Nota Penjelasan Bupati Kutai Timur mengenai Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024.

Dengan penuh komitmen, Fraksi Demokrat berjanji untuk menitikberatkan pembahasan APBD pada program-program yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

Dalam pandangannya, Fraksi Demokrat menekankan perlunya pendekatan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat dalam menyusun APBD.

Mereka menyuarakan kebutuhan akan kejelasan program yang berkolaborasi antar organisasi perangkat daerah, mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Abdi Firdaus, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutai Timur, menjelaskan, “Pendekatan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat harus menjadi landasan dalam menyusun APBD. Kita perlu melihat keberhasilan dan kegagalan di tahun sebelumnya sebagai pembelajaran.”

Fraksi Demokrat menegaskan fokus tujuannya, menitikberatkan pada kejelasan program yang berkolaborasi dan mendukung pembangunan merata.

Mereka berharap agar perubahan angka dalam RAPBD 2024 terencana dan rasional, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan membawa perubahan positif untuk Kutai Timur.

Terkait pendapatan daerah, Fraksi Demokrat mengapresiasi peningkatan signifikan dari 8,5 triliun menjadi 9,1 triliun. Namun, mereka mendorong pemerintah daerah untuk lebih teliti melihat sektor-sektor potensial seperti pariwisata dan pajak hotel untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi Demokrat juga membahas belanja daerah, terutama dalam hal alokasi anggaran untuk setiap komponen belanja. Mereka menekankan perlunya sesuai dengan regulasi perundang-undangan dan prioritas pembangunan Kutai Timur.

Dalam pesannya kepada pemerintah daerah, Fraksi Demokrat menyoroti sejumlah kebutuhan mendesak di berbagai desa dan kecamatan, seperti infrastruktur, listrik, normalisasi sungai, insentif bagi supir dan tenaga angkut sampah, pembangunan sekolah, dan pemekaran desa.ADV

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!