Sangatta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Joni memberikan pandangannya mengenai pentingnya menjaga kualitas pelaksanaan proyek yang dijalankan dalam rangka mencapai target penyerapan anggaran yang efisien.
Kabupaten Kutai Timur saat ini fokus pada upaya maksimal dalam penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 melalui kerja sama Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Tanggung jawab utama dalam pelaksanaan proyek akan jatuh kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), pengawas proyek, dan kontraktor. Terkadang, kontraktor cenderung enggan menerima tanggung jawab jika terdapat masalah dalam pelaksanaan proyek,” ungkapnya.
Poin penting yang Joni tegaskan adalah pentingnya pengawas proyek dalam memastikan bahwa pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.
“Pengawas proyek harus benar-benar memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan kontrak. Jika tidak sesuai, pembayaran harus sesuai pekerjaan yang telah dilakukan, bukan membayar semuanya tanpa validasi,” ujarnya.
Dalam pesannya kepada semua pihak yang terlibat, Joni juga menekankan pentingnya bekerja dengan penuh tanggung jawab, bahkan jika tenggat waktu terasa sangat ketat. Ia mengingatkan bahwa meninggalkan resiko hingga kemudian hari dapat berdampak buruk pada semua pihak.
“Setidaknya, setahun setelah hasil pemeriksaan (LHP) diaudit, semuanya akan terungkap. Jadi, alangkah bijaksananya untuk tidak menghindari tanggung jawab saat masih bisa ditangani,” sambungnya.
Terakhir, Joni mencermati temuan terkait dengan pelaksanaan proyek. Ia menyoroti kasus di mana pembangunan konstruksi mungkin lebih ditekankan di satu sisi, sementara sisi lainnya terbengkalai.
“Kami tidak boleh mengabaikan aspek-aspek ini. Jangan biarkan temuan seperti ini terus terjadi,” tandasnya.ADV
