Sangatta – Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kutai Timur, Jimmi, menyoroti tantangan pengurangan tambang yang dijadwalkan pada tahun 2030.
Dalam pandangannya, Jimmi menyebut bahwa selain mengandalkan Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan infrastruktur menjadi kunci utama untuk memastikan kelancaran pembangunan di daerah tersebut.
“Infrastruktur yang diperbaiki dan dimentapkan merupakan langkah krusial dalam memudahkan akses masuk dan keluar Kutai Timur. Sulit meningkatkan sektor A jika infrastruktur tidak memadai,” ungkap Jimmi.
Jimmi menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur tidak hanya memengaruhi sektor pertambangan, tetapi juga sektor lainnya. Dalam konteks ini, pembenahan akses transportasi diharapkan dapat memberikan dampak positif pada semua sektor pembangunan.
“Kami mendorong Pemerintah Pusat untuk menginvestasikan dana ke lahan kita yang luas, sekitar 3,5 juta hektar. Dari jumlah itu, 1 juta hektar akan kita alokasikan untuk perkebunan. Ini merupakan upaya strategis selagi menunggu reaktivasi tambang dalam 7 tahun ke depan,” tambahnya.
Jimmi mengungkapkan strategi proaktif dalam menghadapi tantangan masa depan dengan berfokus pada perbaikan infrastruktur dan optimalisasi lahan.
Ia menyebutkan langkah-langkah prioritas tersebut sebagai cara untuk menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan sektor ekonomi di Kutai Timur.ADV
