Ikuti Rapat Koordinasi dan Singkronisasi, Pemerintah Kabupaten Kutim Bertekad Kembangkan Kompetensi Tenaga Kerja Lokal

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) diwakili Kepala Bidang Adminstrasi Pembangunan Kabupaten Kutim mengikuti rapat Koordinasi dan Sinkronisasi yang diselenggarakan oleh Kemenko Polhukam RI di Blue Sky Hotel, Balikpapan.
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) diwakili Kepala Bidang Adminstrasi Pembangunan Kabupaten Kutim mengikuti rapat Koordinasi dan Sinkronisasi yang diselenggarakan oleh Kemenko Polhukam RI di Blue Sky Hotel, Balikpapan.

Balikpapan – Progres pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dijabarkan dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka persiapan perpindahan IKN yang digelar di Blue Sky Hotel, Balikpapan, Selasa (30/5/2023)

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Forum Koordinasi dan Sinkronisasi (FKS) Kementrian Koordinasi Politik, Hukum dan keamanan (Kemenko Polhukam) Republik Indonesia (RI).

Selain pemaparan yang disampaikan oleh sejumlah narasumber, ada banyak hal yang didiskusikan terkait perkembangan dan progres pembangunan IKN ini. Salah satunya mengenai penyerapan tenaga lokal untuk daerah penyangga IKN.

Penyerapan tenaga kerja lokal pada proses lanjutan pembangunan IKN membutuhkan tenaga kerja lebih banyak, khususnya di daerah-daerah penyangga IKN. Menurut penyampaian narasumber, sebanyak 40 persen tenaga kerja akan di ambil dari daerah lokal penyangga IKN. Adanya kebutuhan tenaga kerja yang banyak menyebabkan persaingan pun menjadi lebih ketat.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) turut menanggapi, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Kutim, Ihsan Bowo Asmoro,.ST,.MM bahwa Kutim merupakan salah satu daerah yang sedang mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar memiliki daya saing tinggi jika dibandingkan dengan tenaga kerja yang berasal dari daerah lain.

“Untuk SDM diluar ASN, kami memberikan fasilitas pelatihan melalui Badan Latihan Kerja (BLK) untuk mengasah skill yang dibutuhkan,” terangnya saat diwawancarai usai kegiatan.

Menurut Bowo, beberapa sektor yang sudah dilakukan pembinaan dan pelatihan adalah di sektor pertambangan, pertanian dan konstruksi yang dibantu oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU).  Tak hanya itu, melalui kegiatan ini, Bowo menyadari bahwa dalam perencanaan tata ruang pembangunan IKN pemerintah daerah kebanyakan hanya membahas sisi kemajuan masyarakat dan sedikit membahas tentang divisi pertahanan dan keamanan (Hankam).

” Saya harap kedepannya dapat disinkronasikan tentang kebutuhan tata ruang rakyat yang berkaitan dengan hankam, sehingga pusat, provinsi dan kabupaten dapat terintegrasi bersama,” tutupnya.ADV

Writer: DimasEditor: Dilla

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!