Sangatta – Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutai Timur (Kutim) menggelar rapat koordinasi (Rakor) Tim Pemantau Perkembangan Politik Daerah (TP3D) untuk persiapan Pemilu 2024, Senin (8/5/2023)
Rakor tersebut diselenggarakan di ruang Arau, Setkab Kutim dan dipimpin Bupati Ardiansyah Sulaiman, Kapolres Kutim, AKBP Ronni Bonic, Dandim 0909/KTM, Letkol Inf Adi Swastika, Danlanal Sangatta, Letkol Laut (P) Shodikin, Ketua Bawaslu Kutim, Andi Mappasling, Ketua KPU Kutim, Ulfa Jamilatul serta 18 camat se-Kabupate Kutim.
Ardiansyah Sulaiman mengaku rakor untuk mendengarkan paparan dari KPU, Bawaslu, Polres serta masukan dari beberapa pihak.
“Saya minta Kesbangpol untuk menjadikan ini sebagai catatan penting untuk segera ditindaklanjuti, baik melalui rapat khusus maupun langsung di lapangan,” harapnya.
Ia meminta rapat ini digelar secara rutin untuk memastikan jalannya keamanan selama pesta demokrasi ini sesuai dengan yang diinginkan.
Kemudian logistic pemilu nanti tidak akan jadi masalah, hanya masalahnya terkendala adalah transportasinya.
“Nah ini saya minta ke KPU Kutim untuk mendalami kondisi ini,” ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, sejumlah camat mempertanyakan biaya transportasi itu, apakah dibebankan ke pemerintah kecamatan atau KPU yang sudah memiliki anggaran.
“Kalau belajar dari pelaksanaan pemilu sebelumnya biasanya KPU, mereka mau menyewah atau sejenisnya, itu urusan KPU,” Tuturnya
Dalam Rakor tersebut, dirinya tidak membuat kesimpulan karena menginginkan rapat tersebut rutin dilaksanakan agar pelaksanaan pesta demokrasi mendatang sesuai yang diiginkan.
“Bisa sesuai yang kita inginkan, tidak ada hal-hal atau hambatan, terutama terkait keamanan dan sebagainya. Saya tidak membuat keputusan kecuali kita memaparkan, menampung serta mempersilahkan Kesbangpol. Segera berkoordinasikan dengan penyelenggara pemilu, untuk terus berkoordinasi,” pungkasnya.
