SAMARINDA – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) hadir secara langsung dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Kepala DPK Kaltim, Muhammad Syafranuddin mengatakan rapat tersebut terkait dengan evaluasi dan upaya mendorong percepatan DPK daerah dalam Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP).
Berlangsung di Lantai 1, Ruang Rapat Badan Legislasi DPR RI, Gedung Nusantara 1. kegiatan itu tidak hanya dihadiri oleh DPK Kaltim.
“Namun ada beberapa provinsi lainnya, seperti DPK Jawa Tengah (Jateng), DPK DKI Djakarta, DPK Nusa Tenggara Timur (NTT), DPK Banten, dan DPK Sumatera Selatan,” ucapnya.
Pria yang akrab disapa Ivan ini menjelaskan terdapat tiga hal yang harus diketahui, diantaranya soal kondisi literasi daerah, peluang dan tantangan perpustakaan umum juga sekolah, serta inovasi layanan perpustakaan.
Menurutnya, tiga hal tersebut memang memerlukan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun perpustakaan.
“Baik untuk sarana dan prasaranannya, dan lainnya. Tetapi anggaran ini juga penting untuk pengadaan buku hingga teknologi guna meningkatkan layanan dan kualitas literasi masyarakat,” paparnya.
Dirinya berharap, usai RDP ini bisa mendatangkan harapan pada DKP Kaltim dalam mengembangkan pergerakan literasi agar semakin masif untuk menyasar masyarakat di Kaltim.
