SANGATTA – Plt Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Budi Mulia ungkap beberapa faktor yang dijadikan acuan dalam pendataan angka kemiskinan.
Yakni dari faktor kesehatan, Budi mengatakan BPJS atau jaminan kesehatan juga menjadi indikator penilaian. Apabila seseorang tersebut tidak memiliki karena tidak sanggup membayar, maka masuk kategori.
“Atau misal dia pakai yang gratis dari pemerintah, itu masuk juga. Itu kan daftarnya pakai Nomor Induk Kependudukan (NIK), nah disitu nanti kita bantu administrasinya juga,” ucapnya.
Segi pendidikan, dalam garis kemiskinan yang terjadi di Indonesia, biasanya keluarga miskin tidak ada yang tamat sekolah, atau tidak memenuhinya wajib belajar 12 tahun.
“Jadi misal dia lulus SD saja, atau SMP saja. Nah itu bisa masuk juga, walau sebenarnya tidak menutup kemungkinan ada yang bisa sukses juga tanpa sekolah, tapi itu rata-rata yang terjadi,” terangnya.
Bangunan rumah, ternyata mempengaruhi penilaian yang dilakukan. Penilaian juga dilakukan dengan teliti mulai dari atap, dinding, lantai, fasilitas rumah, kamar mandi, kamar tidur dan sanitasinya.
“Juga berapa kali mereka kunjungan ke pos yandu untuk anak-anak mereka itu. Nanti disitu ketahuan kan datanya,” imbuhnya.
