SANGATTA – Pemerintah Pusat pernah mengatakan jika Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memiliki data masyarakat miskin yang cukup tinggi atau ektrem.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kutim Jamiatulkhair melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Budi Mulia mengatakan data yang dimiliki saat ini berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS.
Namun data ini selalu berubah-ubah, tergantung perkembangan dan update dari tim di tiap-tiap desa. Namun jika dikatakan miskin tidak tepat.
“Kalau miskin, itu tidak tepat, tetapi jika dilihat secara mikro memang iya karena melihat dari keluarga. Jadi kalau mereka data nya per keluarga memang benar,” ungkapnya.
Akan tetapi, apabila secara global itu akan berdasarkan BPS, atau melalui sosialisasi sensus penduduk. Dan melalui aplikasi SIKS-NG yang dimiliki Dinas Sosial tiap-tiap kabupaten/kota.
Dari sana lah, Dinsos Kutim mampu mengetahui update terkait data masyarakat yang menerima bantuan sosial, baik dari APBD maupun APBN. Data tersebut akan selalu di update di tiap-tiap desa.
“Ada tim kami utus tiap desa 2 orang yang akan mendata kembali, misalnya dari data penerima bantuan tersebut, ada yang meninggal, ada yang sudah mampu misalkan. Nah itu wajib didata, atau ada yang baru,” tambahnya.
SIKS-NG ini di-update minimal 2 kali dalam setahun, yakni pada musyawarah desa (musdes) dimana tiap warga di perbolehkan untuk memberikan sanggahan atau masukan pada data tiap orang.
Misal, dalam 1 desa terdapat 1 orang yang dinyatakan berhak menerima bantuan sosial karena perekonomian yang rendah, warga lain boleh menyangga apabila keberatan karena tidak sesuai dengan realita, dan itu akan sangat berpengaruh pada keabsahan data.
“Jadi itu sangat membantu kita, dari situlah SIKS-NG kita bisa terus update, jika dalam 1 semester misal, atau 6 bulan tidak ada update, pasti kita koordinasikan, terkait kendala,” tandasnya.
